Warning: Undefined variable $args in /home/terbitan/beritamadura.com/wp-content/themes/republikwp/inc/shortcode-related.php on line 56

Warning: Undefined variable $args in /home/terbitan/beritamadura.com/wp-content/themes/republikwp/inc/shortcode-related.php on line 56

MADURA – Wacana Madura menjadi Provinsi tak kunjung ada kepastian, oleh karena itu Aliansi Mahasiswa Madura menginisiasi diskusi publik yang bertajuk Suara Mahasiswa untuk Madura dengan tema “Maju Mundur Madura Provinsi: Layakkah Madura Menjadi Provinsi?.

Kegiatan digelar secara daring pada Minggu malam (29/6) dan diikuti ratusan mahasiswa Madura dari berbagai perguruan tinggi. Diskusi itu menjadi ajang refleksi sekaligus penyatuan gagasan tentang masa depan Madura.

Acara diskusi menghadirkan empat narasumber Mahasiswa serta satu keynote speaker Prengki Wirananda yang intens mengkaji isu pemekaran Madura dari berbagai perspektif.

Prengki Wirananda menyebutkan, perjuangan Madura menjadi provinsi bukan sekadar hasrat politik, tetapi berkaitan dengan keadilan fiskal, soal pemerataan pembangunan yang selama ini belum benar-benar dirasakan di Madura.

Selain itu, berbicara pengelolaan anggaran di Madura tak sedikit, sebut saja ada sumber dana dari Migas, DBH CHT dan sumber dana lainnya. Dengan ini Madura harus berani menentukan sikap masa depannya sendiri.

“Kalau bukan kita yang mendorong berdirinya Provinsi Madura, siapa lagi? Ini bukan sekadar wacana identitas, tapi perjuangan struktur yang adil bagi rakyat Madura, dan Madura akan lebih maju,” katanya.

Catatan 4 Mahasiswa di Madura:

Anis Anwari, Koordinator Rembuk Pemuda Wilayah Madura asal Kabupaten Sumenep menyebutkan tentang lemahnya partisipasi generasi muda dalam wacana strategis Madura menjadi provinsi. Dikatakan, pemuda Madura harus hadir bukan hanya sebagai pengamat, tapi sebagai motor penggerak perubahan.

“Untuk terus menyuarakan Madura jadi provinsi kita butuh suara pemuda yang kritis dan solutif,” cetusnya.

Dilanjut Faisol, Ketua IMMAPSI Jawa Timur asal Sampang, dalam paparannya mengungkap data rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madura dan tingginya angka putus sekolah. Ia menyoroti ketimpangan distribusi hasil migas.

“Migas kita mengalir ke Jawa Timur, sementara Madura hanya mendapat sisa. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal keadilan yang harus kita rebut,” kata Faisol.

Sementara, Syamsul Arifin, Presiden Mahasiswa UIN Madura dari Kabupaten Pamekasan, menyoroti tantangan hukum dan politik dalam pemekaran. Ia menekankan penting adanya roadmap yang jelas.

“Perjuangan Madura jadi provinsi tak cukup dengan semangat saja. Harus ada peta jalan, advokasi, dan konsolidasi dengan seluruh elemen,” imbuhnya.

Kemudian, Moh. Fauzi, Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dari Kabupaten Bangkalan mengajak mahasiswa untuk menjadikan perjuangan tersebut sebagai tonggak membangun identitas Madura yang progresif.

“Ini bukan sekadar soal memisahkan diri, tapi menciptakan Madura yang modern, inklusif, dan berdaya saing di tingkat nasional,” pungkasnya.