SAMPANG || BERITAMADURA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang temukan kejanggalan laporan penggunaan anggaran Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Trunojoyo Sampang, Madura, Jawa Timur.
Pasalnya, pada laporan triwulan ke III ada data pelanggan yang tidak cocok, dan data pendapatan di tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai dengan pencapaian pendapatan di tahun 2023, dan juga adanya biaya beban non operasional yang mencapai miliaran rupiah.
“Saat ini rapat lanjutan dengan Perumda Trunojoyo kaitan dengan pembahasan rencana bisnis tahun anggaran 2025, tatapi pada laporan penggunaan anggaran dan data pelanggan ada kejanggalan. Laporan itu sebagai dasar kami untuk melakukan kajian,” tutur Alan Kaisan Ketua Komisi II DPRD Sampang, Sabtu (16/11/2024).
Menurut Alan, pada pelaporan ditemukan perbedaan pada laba yang dihasilkan di tahun 2023 dan 2024, termasuk ada biaya yang dikeluarkan Perumda tidak realistis. Tidak hanya itu, data pada pelanggan aktif yang tercatat dalam laporan juga terdapat perbedaan atau terdapat selisih setelah dilakukan perhitungan bersama.
“Data pelanggan di laporan tercatat 12.071 pelanggan, setelah kami hitung ulang seharusnya 12.098 pelanggan, artinya jumlah pelanggan bertambah,” imbuhnya.
Dijelaskan, jumlah pelanggan bertambah dan seharusnya jumlah pencapaian atau pendapatan bertambah. Namun anehnya, laporan yang disampaikan perusahaan air minum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu berbalik, yakni pendapatan menurun.
Berdasarkan kajian dan hitungan terhadap pendapatan atau realisasi laba dengan jumlah pelanggan yang tidak jauh berbeda rata-rata setiap bulan pendapatan laba di tahun 2024 kurang lebih Rp. 96 juta. Sedangkan pada tahun 2023 pendapatan rata-rata setiap bulan senilai Rp246 juta dengan total pendapatan selama setahun mencapai Rp2.882.737. 023.
“Pendapatan laba pada tahun 2024 per September tercatat Rp 830.337.038. Pendapatan di tahun 2023 hingga akhir tahun mencapai Rp2.882.737. 023, jadi selisih pendapatannya sangat jauh. Dengan perbedaan ini kami bertanya-tanya. Dan kami mengagendakan rapat kembali sekaligus progres penggunaan anggaran pada beban non operasional,” jelasnya
Sebab data yang disajikan Perumda terkait pengeluaran beban biaya non operasional sangat tidak masuk akal. Alasannya, untuk beban non operasional di tahun 2023 lalu hanya kisaran Rp350 juta. Sedangkan pengeluaran beban non operasional di tahun ini meningkat sangat signifikan mencapai Rp 1. 878. 435. 880.
“Di beban non operasional itu banyak item seperti pemeliharaan, pengadaan pompa dan lainnya. Tapi kami akan tanya progres pengeluaran dana itu, kalau semisal untuk memperlancar pipanisasi dan layanan, kami pasti dukung. Tapi jika tidak jelas, maka kami minta kegiatan dihentikan hingga ada laporan tertulis, supaya tidak jadi temuan, apalagi sejauh ini tidak pernah terlaporkan dengan jelas dan tertulis kepada kami,” bebernya.
Sementara, Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Trunojoyo Sampang, Yazid Solihin mengaku, terkait ketidaksinkronan data pelanggan akan dilakukan perbaikan. Namun, terkait data keuangan yang ada kejanggalan atau bocor tidak benar. Karena data tersebut merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat akibat ada ketidaklengkapan SPj. Dan saat ini masih proses pelengkapan data tersebut.
“Sekarang masih on proses di Inspektorat, dan itu bukan temuan, tapi Spj-nya banyak yang tidak dicantumkan. Kalau soal data disuruh perbaiki, Minggu depan ini akan rapat lagi dengan Komisi II,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan